Cara Pemindahbukuan (Pbk) Pajak Terbaru

Untuk dapat melakukan pembayaran pajak, wajib pajak harus memiliki kode billing pajak. Kode Billing Pajak dapat dibuat dan diperoleh secara online, dapat melalui SSE3.pajak.go.id atau melalui DJP Online.

Di dalam kode billing pajak berisi informasi lengkap pembayaran pajak yang siap untuk dibayarkan. Karena pembuatan kode billing pajak secara online, kode billing pajak dibuat secara sendiri oleh wajib pajak.

Tidak sedikit wajib pajak yang mengalami kesalahan dalam pembuatan kode billing pajak, baik nominal pajak, masa pajak, salah kode akun pajak, bahkan NPWP. Biasanya wajib pajak akan tersadar bahwa pajak yang dibayarkan mengalami kesalahan setelah terbayarkan mendapatkan bukti setoran atau NTPN.

Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat NTPN adalah nomor bukti transaksi penerimaan yang diterbitkan melalui MPN.

Apabila anda mengalami salah setor pajak, anda masih dapat melakukan perbaikan atau ralat setoran pajak dengan permohonan Pemindahbukuan (Pbk). Pemindahbukuan adalah suatu proses memindahbukukan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai.

Cara Pemindahbukuan (Pbk) Pajak Terbaru


Dasar Hukum Pemindahbukuan (Pbk)


Sejak tanggal 24 Desember 2014, dasar hukum Pemindahbukuan (Pbk) adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.

Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  • Pemindahbukuan karena adanya kesalahan dalam pengisian formulir SSP, SSPCP, baik menyangkut Wajib Pajak sendiri maupun Wajib Pajak lain
  • Pemindahbukuan karena adanya kesalahan dalam pengisian data pembayaran pajak yang dilakukan melalui sistem pembayaran pajak secara elektronik sebagaimana tertera dalam BPN
  • Pemindahbukuan karena adanya kesalahan perekaman atas SSP, SSPCP, yang dilakukan Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
  • Pemindahbukuan karena kesalahan perekaman atau pengisian Bukti Pbk oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak
  • Pemindahbukuan dalam rangka pemecahan setoran pajak dalam SSP, SSPCP, BPN, atau Bukti Pbk menjadi beberapa jenis pajak atau setoran beberapa Wajib Pajak, dan/atau objek pajak PBB
  • Pemindahbukuan karena jumlah pembayaran pada SSP, BPN, atau Bukti Pbk lebih besar daripada pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan, surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak PBB atau Surat Tagihan Pajak PBB
  • Pemindahbukuan karena jumlah pembayaran pada SSPCP atau Bukti Pbk lebih besar daripada pajak yang terutang dalam pemberitahuan pabean impor, dokumen cukai, atau surat tagihan/surat penetapan; dan
  • Pemindahbukuan karena sebab lain yang diatur oleh Direktur Jenderal Pajak.


Pemindahbukuan atas pembayaran pajak dengan SSP, SSPCP, BPN, dan Bukti Pbk tidak dapat dilakukan dalam hal:
  • Pemindahbukuan atas SSP yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, yang tidak dapat dikreditkan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang PPN;
  • Pemindahbukuan ke pembayaran PPN atas objek pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dengan menggunakan SSP yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak; atau
  • Pemindahbukuan ke pelunasan Bea Meterai yang dilakukan dengan membubuhkan tanda Bea Meterai Lunas dengan mesin teraan meterai digital.


Cara Pemindahbukuan (Pbk) Pajak


Lihat Pasal 16 dan 17 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014
  • Permohonan pemindahbukuan (Pbk) dapat disampaikan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP terdaftar) dan melalui pos atau jasa pengiriman dengan bukti pengiriman surat ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP terdaftar).
  • Permohonan Pemindahbukuan (Pbk) karena kesalahan pembayaran atau penyetoran diajukan oleh Wajib Pajak penyetor.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh wajib pajak saat mengajukan permohonan pemindahbukuan (Pbk) adalah
  • Surat permohonan pemindahbukuan (Pbk) yang telah diisi dan ditandatangani secara lengkap. Download Surat Permohonan Pemindahbukuan (Pbk) DI SINI. Selain itu harus dilampiri :
  • asli SSP atau dokumen BPN, atau asli bukti pembayaran Pajak Penghasilan Dalam Mata Uang Dollar Amerika Serikat yang tertera NTPN
  • asli surat pernyataan kesalahan perekaman dari pimpinan Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing tempat pembayaran dalam hal permohonan Pemindahbukuan diajukan karena kesalahan perekaman oleh petugas Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing
  • asli pemberitahuan pabean impor, asli dokumen cukai, atau asli surat tagihan/surat penetapan dalam hal permohonan Pemindahbukuan diajukan atas SSPCP
  • fotokopi Kartu Tanda Penduduk penyetor atau pihak penerima Pemindahbukuan, dalam hal permohonan Pemindahbukuan yang diajukan atas SSP, SSPCP, BPN, atau Bukti Pbk yang tidak mencantumkan NPWP atau mencantumkan angka 0 (nol) pada 9 (sembilan) digit pertama NPWP
  • fotokopi dokumen identitas penyetor atau dokumen identitas wakil badan dalam hal penyetor melakukan kesalahan pengisian NPWP; dan
  • surat pernyataan dari Wajib Pajak yang nama dan NPWP-nya tercantum dalam SSP, yang menyatakan bahwa SSP tersebut sebenarnya bukan pembayaran pajak untuk kepentingannya sendiri dan tidak keberatan dipindahbukukan dalam hal nama dan NPWP pemegang asli SSP (yang mengajukan permohonan Pemindahbukuan) tidak sama dengan nama dan NPWP yang tercantum dalam SSP.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-378/PJ/2013 tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Kantor Pelayanan Pajak, jangka waktu penyelesaian permohonan pemindahbukuan adalah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak persyaratan diterima lengkap.


Cara Pemindahbukuan (Pbk) Pajak Terbaru
Contoh Bukti Pbk


Hasil Pemindahbukuan (Pbk)


Dalam hal permohonan Pemindahbukuan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Bukti Pbk.

  • Sesuai ketentuan yang diatur di dalam Pasal 19 PMK-242/PMK.03/2014. Dalam hal permohonan Pemindahbukuan tidak memenuhi persyaratan, Direktorat Jenderal Pajak akan menerbitkan pemberitahuan Permohonan Pemindahbukuan Tidak Dapat Diproses (tidak diterbitkan bukti Pbk) secara tertulis kepada wajib pajak.
  • Dalam hal permohonan Pemindahbukuan memenuhi persyaratan, Direktorat Jenderal Pajak akan menerbitkan Bukti Pemnindahbukuan yang disertai lampiran Asli Lembar ke-1 SSP, SSP-Cukai & pabean, Bukti Pbk yang telah dibubuhi cap keterangan “Telah Dipindahbukukan”.

Berlangganan update artikel terbaru via email:

0 Response to "Cara Pemindahbukuan (Pbk) Pajak Terbaru"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel